JDIH [Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum] Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Semua

Peraturan Bupati

Data Peraturan Bupati
No Tahun No Peraturan Judul
Aksi
1
2020 067 INTRUKSI BUPATI
 
2
2019 56 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
3
2019 30 INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDLTH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
4
2019 45 PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
5
2019 47 KLINIK PENGADAAN BARANG/JASA
 
6
2019 48 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
 
7
2019 50 PEDOMAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCAPAI ZERO KTA MELALUI PENGUATAN PERAN LEMBAGA KPAN, KAMPUNG KB, PUSPAGA, SERTA KECAMATAN DAN NAGARI LAYAK ANAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
8
2019 54 PEDOMAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN MELALUI PROGRAM SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SIMPEL AJA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
9
2018 Nomor 38 Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lima Puluh kota
 
10
2018 57 PERBUP NO 57 TAHUN 2018 TTG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JKN- KIS11022020
 
11
2018 14 TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
12
2018 35 PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DI PEMERINTAH NAGARI
 
13
2018 38 SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
14
2018 47 TATA KELOLA PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
15
2017 37 Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)
 
16
2017 38 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 
17
2017 39 Penanggulangan Pasung Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Lima Puluh Kota
 
18
2017 40 Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan
 
19
2017 48 Pelindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Dan Situs Kabupaten Lima Puluh Kota
 
20
2017 11 PERBUP No 11 Tahun 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
21
2016 63 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas lingkungan hidup, Perumahan rakyat dan permukiman
 
22
2016 51 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja satuan polisi pamong praja
 
23
2016 71 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja kecamatan
 
24
2016 71 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja badan keuangan
 
25
2016 70 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja badan kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia
 
26
2016 69 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja badan perencanaan, Penelitian dan pengembangan
 
27
2016 55 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas pengendalian penduduk, keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 
28
2016 54 Kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
 
29
2016 53 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas sosial
 
30
2016 52 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas pemadam kebakaran
 
31
2016 50 Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 
32
2016 49 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan
 
33
2016 48 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas kesehatan
 
34
2016 47 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja inspektorat
 
35
2016 46 Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah
 
36
2016 56 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas penanaman modal Dan pelayanan terpadu satu pintu
 
37
2016 57 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas perdagangan, koperasi, Usaha kecil dan menengah
 
38
2016 58 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas perindustrian dan tenaga kerja
 
39
2016 68 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas perpustakaan dan kearsipan
 
40
2016 67 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas pangan
 
41
2016 66 Kedudukan, susunan organisasi, tugasdan fungsi Serta tata kerja dinas perikanan
 
42
2016 65 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas peternakan dan kesehatan hewan
 
43
2016 64 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas tanaman pangan, hortikultura Dan perkebunan
 
44
2016 62 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas perhubungan
 
45
2016 61 Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari
 
46
2016 60 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas pariwisata, pemuda dan olahraga
 
47
2016 59 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja dinas komunikasi dan informatika
 
48
2016 45 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah